Pada tanggal 11 September 2023, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri terbaru yaitu Peraturan Menteri ESDM (Permen ESDM) Nomor 10 Tahun 2023 mengenai Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dimana Peraturan ini mencabut sebagian Permen ESDM No 7 Tahun 2020 yaitu Pasal 78 sampai dengan Pasal 93. Sebelum disahkan dan ditetapkan Permen ESDM No 10 Tahun 2023 telah melakukan konsultasi publik mengenai Rancangan Permen ESDM terkait RKAB, yang dilaksanakan secara offline di Hotel Sari Pacifif Jakarta dan online melalui channel youtube Ditjen Minerba TV pada tanggal 6 September 2023.

Isi dari Permen ESDM Nomor 10 tahun 2023 tidak jauh berbeda dengan rancangan Permen ESDM terkait RKAB yang disampaikan oleh Kementerian ESDM pada saat konsultasi publik. Ada tiga hal utama yang dibahas pada Permen ESDM Nomor 10 tahun 2023 yaitu:

1. Terkait RKAB : yang terdiri dari kewajiban RKAB bagi pemegang IUP/IUPK, tata cara penyusunan RKAB, tata cara evaluasi dan persetujuan RKAB dan pengajuan perubahan RKAB.
2. Penyampaian Laporan terkait kegiatan penambangan dan realisasi RKAB
3. Sanksi Administratif terkait pelanggaran terhadap RKAB.

RKAB

Pada Permen ESDM No 10 Tahun 2023 (disebut Permen baru), penjelasan RKAB disampaikan lebih rinci dibandingkan dengan Permen ESDM No 7 Tahun 2020 Pasal 78 – 93 (disebut Permen lama). Ada beberapa  Perubahan yang paling mendasar pada Permen baru adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan RKAB Tahap Operasi Produksi disusun untuk rencana kegiatan 3 tahun
2. Penyampaian RKAB harus disampaikan dalam bentuk softcopy dan/atau melalui sistem informasi
3. Perubahan jangka waktu penyampaian RKAB tahap operasi produksi paling cepat adalah setelah menyampaikan laporan triwulan dua pada tahun berjalan.
4. Evaluasi dan persetujuan RKAB   paling lama 30 hari kerja   sudah termasuk  penyampaian tanggapan oleh Menteri atau Gubernur dan penyampaian perbaikan atas tanggapan oleh pemegan IUP/IUPK
5. RKAB yang diajukan dapat ditolak dan dapat mengajukan kembali maksimal satu kali dengan tata cara evaluasi dan persetujuan  perbaikan RKAB sama dengan pengajuan RKAB baru
6. Kriteria penilaian RKAB tahap eksplorasi adalah eksplorasi dan keuangan, sedangkan kriteria RKAB tahap operasi produksi adalah  administratif, eksplorasi (sumberdaya dan cadangan), produksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, pemasaran, program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, keselamatan pertambangan dan keuangan
7. Larangan melakukan kegiatan eksplorasi atau penambangan jika RKAB belum disampaikan/ditolak/belum mendapatkan persetujuan
8. Larangan melakukan kegiatan produksi melebihi rencana produksi tahunan yang disampaikan dalam RKAB
9. Dapat mengajukan perubahan RKAB maksimal 1 kali dengan beberapa syarat.

Secara rinci perubahan peratuan mengenai RKAB yang terdapat pada Permen Baru dapat dilihat pada Table 1.

Table 1 Perbedaan Permen ESDM No 10 Tahun 2023 dengan Permen No 7 Tahun 2020

PENYAMPAIAN LAPORAN

Dalam Permen Baru, selain mengatur RKAB juga mengatur terkait laporan wajib yang harus disusun dan disampaikan oleh pemegang IUP/IUPK. Dimana laporan wajib ini terdiri dari laporan berkala, laporan akhir, dan laporan khusus. Ketentuan terkait laporan akhir dan laporan khusus yang ditetapkan pada Permen Baru sama dengan Permen lama, sehingga dalam artikel ini tidak dijelaskan secara rinci. Sedangkan ketentuan terkait laporan berkala memiliki beberapa perubahan baik ketentuan laporannya maupun tata cara penyampaian laporannya. Perubahan peraturan mengenai laporan berkala dapat dilihat pada Table 2.

Table 2 Kewajiban Laporan Berkala

Kewajiban laporan berkala yang ditunjukkan oleh Table 2 hanya untuk pemegang izin yang ketentuan laporan berkalanya mengalami perubahan. Selain pemegang izin diatas maka ketentuan laporan berkalanya sama dengan Permen lama atau sebelumnya.

 Tata cara penyampaian laporan berkala juga ada yang mengalami perubahan yaitu untuk penyampaian laporan berkala dalam bentuk bulanan paling lambat 10 hari kalender setelah berakhirnya tiap bulan (dimana pada Permen lama paling lambat 5 hari kalender setelah berakhirnya tiap bulan), kecuali laporan kualitas air limbah pertambangan paling lambat 15 hari kalender setelah berakhirnya tiap bulan. Laporan yang disampaikan oleh pemegang izin dapat diberikan tanggapan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur, namun tidak ada persetujuan atas laporan.

Selain ketentuan laporan (laporan berkala, akhir, dan khusus) dan tata cara penyampaian laporan  diatas yang tidak disebutkan berarti ketentuan dan tata cara penyampaian laporan tersebut sama dengan ketentuan Permen lama.

SANKSI ADMINISTRATIF

Sanksi administratif yang ditetapkan pada Permen ESDM No 10 Tahun 2023 tidak mencabut sanksi administratif pada Permen ESDM No 7 Tahun 2020, karena Permen ESDM No 10 Tahun 2023 hanya mencabut pasal 78 sampai dengan pasal 93. Sedangkan Sanksi administratif ini termasuk pasal 95 sampai dengan pasal 100. Oleh sebab itu, dapat dikatakan sanksi administratif yang tercantum pada Permen ESDM No 10 tahun 2023 memperkuat sanksi administratif yang terdapat pada Permen ESDM No 7 Tahun 2020. Sanksi administratif terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Sanksi Peringatan Tertulis: Diberikan oleh Dirjen atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya paling banyak 3 kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 30 hari kelender
2. Sanksi Penghentian Sementara Sebagian/Seluruh Kegiatan: Diberikan oleh Dirjen atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 60 hari kelender dalam hal pemegang izin belum melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis
3. Sanksi Pencabutan Izin: Diberikan oleh Dirjen atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam hal pemegang izin belum melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.

Selain sanksi administratif diatas juga terdapat sanksi administratid khusus, dimana Menteri atau Guberbur dapat memberikan sanksi sebagai berikut:

1. Pencabutan izin tanpa memberikan sanksi peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian/seluruh kegiatan
2. Penghentian sementara tanpa memberikan sanksi peringatan tertulis 

Secara rinci alasan pemberian sanksi diatas dapat dilihat pada Table 3.

Table 3 Sanksi Administratif Khusus

Pada tabel diatas dijelaskan lebih tegas, selain 4 pelanggaran yang dilakukan berdasarkan Permen ESDM No 7 Tahun 2020, melaksanakan kegiatan penambangan dan/atau penjualan tanpa memiliki persetujuan RKAB dan tidak menyampaikan permohonan persetujuan RKAB selama 2 tahun berturut-turut maka Izin pertambangan dapat dicabut tanpa ada pemberian sanksi peringatan dan sanksi penghentian sementara. Selain itu, jika pemegang izin melakukan produksi melebihi rencana produksi tahunan yang tercantum di dalam RKAB yang telah disetujui maka pemegang izin langsung diberikan sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan tanpa adanya sanksi peringatan tertulis.